Imajinari.com - Di sebuah negeri jauh di seberang lautan, yang katanya demokratis tapi aturannya sering kali hanya menguntungkan mereka yang berkuasa, lahirlah sebuah inovasi luar biasa. Negeri ini selalu punya cara unik dalam mengelola sumber daya, terutama yang berkaitan dengan minyak. Jika di negara maju bahan bakar menjadi tulang punggung ekonomi, di negeri ini bahan bakar menjadi sumber kekayaan pribadi bagi segelintir orang.
Baru-baru ini, rakyat kembali dibuat terkaget-kaget—bukan karena harga BBM yang naik secara misterius di tengah malam, tapi karena terungkapnya skandal pengoplosan bahan bakar oleh perusahaan minyak negara, yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional. Modusnya sederhana tapi jenius: ambil BBM subsidi, campur sedikit dengan BBM yang lebih bagus, lalu jual dengan harga premium. Konsumen membayar harga tinggi, sementara negara dan rakyatnya? Ya, cukup mengelus dada.
Menurut laporan, eksekutif di anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga, diduga melakukan praktik ini selama bertahun-tahun. Jika biasanya bisnis oplosan dilakukan di garasi belakang rumah oleh oknum kecil-kecilan, kali ini dilakukan dengan skala industri—dengan struktur manajemen, SOP, dan tentunya, pembagian keuntungan yang adil… untuk mereka yang terlibat. Hasilnya? Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 17,4 triliun per tahun. Sebuah angka yang, jika dikonversi ke bentuk lain, setara dengan puluhan stadion sepak bola, ribuan kilometer jalan tol, atau gaji minimal dua generasi pejabat.
Namun, di negeri ini, skandal besar bukanlah berita baru. Rakyat sudah cukup terbiasa dengan siklus khas yang selalu terjadi: skandal terungkap → pejabat meminta maaf → investigasi berjalan lambat → tersangka ditetapkan → hukuman ringan → semua lupa, lalu skandal baru muncul. Sebuah sistem yang begitu rapi dan efisien, bahkan lebih terstruktur dibandingkan sistem pengolahan BBM itu sendiri.
Tentu saja, sebagai bagian dari tradisi, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, segera tampil di hadapan publik. Dengan ekspresi penuh sesal yang sudah dilatih di depan cermin, ia meminta maaf dan berjanji akan meningkatkan transparansi. Publik pun menyambutnya dengan hangat—bukan dengan tepuk tangan, melainkan dengan cibiran di media sosial.
Sementara itu, di sudut lain negeri, sekelompok mahasiswa turun ke jalan. Mereka meneriakkan tuntutan keadilan, membawa spanduk, dan membakar ban. Aksi ini menarik perhatian selama beberapa hari, sebelum akhirnya tenggelam oleh berita baru yang lebih sensasional, seperti perseteruan selebriti atau drama politik yang lebih menghibur. Karena, mari kita jujur, di negeri ini ingatan publik lebih pendek dari masa tahanan koruptor.
Di tengah hiruk-pikuk ini, masyarakat tetap harus mengisi bensin. Mereka membayar harga yang semakin mahal untuk produk yang mungkin tidak sesuai standar. Efeknya? Mesin kendaraan bisa lebih cepat rusak. Tapi siapa peduli? Bagi pejabat yang menikmati hasil dari permainan ini, kerusakan kendaraan rakyat bukanlah urusan mereka—karena mereka toh tidak pernah mengisi bensin sendiri.
Yang paling lucu (atau tragis?) dari semua ini adalah bagaimana kebijakan energi di negeri ini selalu berhasil membuat rakyat yang tidak bersalah justru menjadi pihak yang harus berkorban. Harga BBM naik? "Subsidi memberatkan APBN." Ada korupsi BBM? "Jangan khawatir, pemerintah akan evaluasi." Tapi evaluasi siapa? Pelakunya sendiri? Seperti maling yang menyelidiki maling lain, lalu mereka berdiskusi sambil minum kopi, merencanakan proyek korupsi berikutnya.
Di negara lain, korupsi adalah dosa besar yang bisa membuat seseorang dipenjara seumur hidup. Tapi di negeri ini, korupsi hanyalah kesalahan kecil yang bisa ditebus dengan sedikit penyesalan, beberapa bulan di sel mewah, lalu kembali ke jabatan semula dengan aset yang tetap aman.
Apakah rakyat masih berharap pada keadilan? Mungkin tidak. Harapan itu sudah lama dikubur bersama kasus-kasus lama yang tak pernah benar-benar tuntas. Yang bisa dilakukan hanyalah bertahan, mengeluh di media sosial, dan berharap keajaiban terjadi—seperti misalnya, seorang pejabat benar-benar dipenjara seumur hidup tanpa grasi. Tapi itu, tentu saja, hanya khayalan.
Maka, seperti biasa, kehidupan di negeri ini akan terus berjalan seperti sebelumnya. Rakyat tetap membayar pajak, pejabat tetap kaya, dan bensin tetap dioplos. Sebuah sistem yang begitu sempurna, hingga rasanya hampir terlalu indah untuk dihancurkan oleh kejujuran. (*)
Referensi:
0 Komentar :
Belum ada komentar.